Biaya investasi dana pendidikan hingga rumah ditambah Rp 12,2 T

SeputarIndo24  -  Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui permohonan penambahan pembiayaan investasi sebesar Rp 12,2 triliun. Sehingga, pembiayaan investasi pada APBN 2017 sebesar Rp 47,5 triliun bertambah menjadi Rp 59,7 triliun di APBN-P 2017.

"Penambahan pembiayaan investasi Rp 12,2 triliun bisa disetujui? Setuju!" Kata Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/7).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penambahan biaya investasi tersebut digunakan untuk infrastruktur, pembiayaan UKM, dan dana abadi untuk pendidikan yang nantinya akan dimasukkan ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Selain itu, Komisi XI DPR RI juga menyetujui pemindahan nomenklatur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dari Penyertaan Modal Negara (PMN) menjadi belanja perusahaan sebesar Rp 3,6 triliun. Hal ini sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di mana pemindahan tersebut dilakukan sesuai dengam azas akuntansi.

DPR juga menyetujui usulan Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Keuangan sebesar Rp 13,45 triliun. Di mana, Rp 12 triliun untuk Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang digunakan untuk pengadaan lahan dalam rangka pembiayaan infrastruktur, yang sebagian besar sudah dilakukan terutama untuk proyek Jawa.

Rp 8 triliun untuk penguatan peranan dana abadi di bidang pendidikan. Dan Rp 6,6 triliun untuk penggunaan Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yaitu perumahan, dalam rangka untuk menajamkan program dan sinkronidasi dengan dibuka subsidi selisih bunga.

"Jadi kita bukannya menurunkan program pemerintah di bidang pengadaan perumahan untuk MBR. Namun kami mengubah dalam bentuk investasi menjadi selisih bunga. Sehingga kita tidak membutuhkan Rp 6,6 triliun dari BTN. Dalam hal ini rumah ini sudah dijual kepada MBR. Mereka membeli dalam kontrak dengan BTN dalam bentuk pinjaman hanya membayarkan selisih subsidi bunga," pungkasnya.