Filipina perpanjang masa darurat militer di Mindanao

SeputarIndo24  -  Meski ditentang banyak pihak, parlemen Filipina justru merestui perpanjangan masa darurat militer di kawasan Mindanao, buat memerangi kelompok bersenjata di sana. Sebagian kalangan menduga kalau hal itu cuma akal-akalan Presiden Rodrigo Duterte supaya memiliki kekuasaan lebih besar.

Dilansir dari laman BBC, Sabtu (22/7), sebelum keputusan itu diambil, Kepala Staf Militer Filipina, Jenderal Eduardo Ano, menegaskan di depan parlemen kalau perpanjangan masa darurat militer memang perlu diperpanjang. Alasannya, dia khawatir konflik bersenjata di Kota Marawi bisa menyebar ke wilayah lain. Mereka beralasan tidak mau ambil risiko para pendukung Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Mindanao menginspirasi kelompok bersenjata lain buat bangkit melawan pemerintah Filipina.

Ano mengatakan, saat ini hanya tinggal 60 militan bersembunyi di di Marawi. Namun, di Mindanao ada sekitar seribu orang anggota kelompok bersenjata pro ISIS yang menyandera 23 orang.

Tidak seluruh argumen Ano bisa diterima. salah satu anggota parlemen menentangnya, Senator Risa Hontiveros, mempertanyakan mengapa darurat militer ditetapkan buat seluruh kawasan Mindanao, bukan cuma di Marawi.

"Saya takut perpanjangan darurat militer di Mindanao akan memberi jalan bagi penerapan yang lebih luas," kata Risa.

Dalam rapat dengar pendapat soal darurat militer, sejumlah orang berunjuk rasa di luar gedung parlemen Filipina. Mereka menolak perpanjangan darurat militer.

Darurat militer di Mindanao ditetapkan sejak 23 Mei dan hanya diberi waktu selama 60 hari, berakhir hari ini.

Dalam penerapan darurat militer, hukum sipil tidak berlaku, dan membolehkan tentara menegakkan hukum dan menahan orang tanpa sangkaan dan dalam waktu lama. Hal itu menjadi isu sensitif di Filipina karena penerapan darurat militer disalahgunakan di masa lalu, tepatnya ketika mendiang Presiden Ferdinan Marcos berkuasa. Dia menerapkan darurat militer buat mempertahankan kekuasaan dan menyingkirkan pesaing politik serta para pegiat demokrasi.