Dipastikan Novanto tidak baca naskah proklamasi di HUT RI ke-72

SeputarIndo24  -  Menteri Sekretaris Negara, Pratikno memastikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto tidak membacakan teks proklamasi dalam peringatan HUT ke-72 RI pada 17 Agustus 2017 di Istana Negara, Jakarta. Pemerintah sudah menunjuk Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan untuk membacakan teks proklamasi. 

"Seingat saya, kita sudah mengirim surat pada Ketua MPR," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/8).

Mantan rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menegaskan di tahun 2017, Ketua MPR memang mendapat kesempatan untuk membacakan teks proklamasi. Setelah sebelumnya naskah proklamasi dibacakan oleh Ketua DPD RI Irman Gusman. 

"Memang bergiliran seperti itu. Gilirannya memang Ketua MPR (baca teks proklamasi tahun ini)," ucapnya.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Wacth (ICW) meminta Presiden Joko Widodo tidak menunjuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto untuk membacakan teks proklamasi dalam peringatan HUT ke-72 RI. Peneliti ICW Emerson Yuntho mengatakan permintaan itu karena Setnov telah berstatus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Menurutnya, Jokowi harus menutup ruang bagi koruptor berpartisipasi di agenda kenegaraan jika Indonesia ingin merdeka dari korupsi. Sebagai gantinya, Emerson menyarankan Presiden Jokowi menunjuk Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan untuk membacakan teks proklamasi.

"Sebaiknya Pak Jokowi tunjuk Ketua MPR. Jadi bergilir, karena Setnov sudah tahun 2015 dan Irman Gusman (mantan Ketua DPD) sudah pada tahun 2016," kata Emeroson, Senin (7/8).

Emerson beralasan, penolakan terhadap Setnov untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan demi menjaga citra Indonesia di mata dunia. Hal ini mengingat acara pembacaan teks proklamasi itu akan dihadiri oleh tamu dan perwakilan negara-negara sahabat. 

"Yang diundang Jokowi tamu khusus dari luar negeri dan Duta Besar negara sahabat. Artinya citra Indonesia di mata Internasional akan buruk (jika Setya tetap membacakan teks proklamasi)," tutupnya.