TNI harus netral tak boleh terlibat politik praktis

SeputarIndo24  -  Pengamat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan demokrasi Indonesia tak menghalangi seseorang untuk mengikuti kontestasi pesta demokrasi seperti pemilihan kepala daerah atau bahkan pemilihan presiden. Namun, Siti mengingatkan, kebebasan tersebut masih terbingkai batasan aturan.

Kebebasan tersebut tak serta-merta bisa berlaku menyeluruh. Di instansi TNI dan Polri, kata Siti mencontohkan, tak bisa terlibat dan berpartisipasi dalam politik praktis. "Harus netral, sama sekali tidak diperbolehkan berpolitik," kata Siti Zuhro, Selasa (7/11).

Siti mengatakan jabatan yang bertugas di tubuh TNI dan Polri, seperti Panglima TNI dan Kapolri harus benar-benar netral dan tidak berkecimpung dalam aktivitas politik. Mereka sebagai instansi, termasuk personel yang berada di dalamnya harus benar-benar bersih dan bisa menahan godaan berpolitik. 

"Pelindung rakyat. Jadi semuanya harus mengutamakan rakyat, bukan politik," tutur Siti. 

Siti kembali mengingatkan, aparat harus terus profesional, termasuk tidak tergoda rayuan berpolitik. "Kalau ingin mengikuti kontestasi, harus lepas dari jabatan," ucapnya.